Jokowi Terbitkan Perpres Pencegahan dan Penanggulangan Ekstremisme

Jokowi Terbitkan Perpres Pencegahan dan Penanggulangan Ekstremisme

7:47 AM

SuaraPemerintah.id – Presiden Joko Widodo atau Jokowi menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 7 Tahun 2021 tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Penanggulangan Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang mengarah Pada Terorisme Tahun 2020-2024.

Berdasarkan laman Sekretariat Negara, Perpres Nomor 7 Tahun 2021 tersebut ditandatangi Jokowi pada 6 Januari 2021 dan diundangkan seharinya, yakni 7 Januari 2021.

Adapun maksud dari aturan ini diteken Jokowi untuk mencegah terjadinya gerakan eskterimisme yang mengarah pada terorisme, dan sebagai acuan untuk kementrian atau lembaga terkait.

“Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Penanggulangan Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme yang selanjutnya disebut RAN PE adalah serangkaian kegiatan yangdilakukan secara sistematis dan terencana untuk mencegah dan menanggulangi Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme yang digunakan sebagai acuan bagi kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah dalam melakukan pencegahan dan penanggulangan Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme,” demikian bunyi salah satu maksud Pepres yang diteken Jokowi tersebut, seperti dikutip Minggu (17/1/2021).

Selain itu, RAN PE yang diteken Jokowi ini mempunyai tujuan untuk meningkatkan pelindungan hak atas rasa aman warga negara dari Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme.

“Sebagai bagian dari pelaksanaan kewajiban negara terhadap hak asasi manusia dalam rangka memelihara stabilitas keamanan nasional berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,” demikian bunyi tujuannya.

Yang menarik di Pasal 8 dalam Perpres Nomor 7 Tahun 2021 ini, baik kementerian ataupun lembaga serta daerah bisa melibatkan masyarakat dalam peran serta RAN PE ini.

“Dalam melaksanakan RAN PE, kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah dapat bekerja sama dan melibatkan peran serta masyarakat,” demikian bunyi pasal tersebut.

Dalam Pasal 11 Perpres Nomor 7 Tahun 2021, disebutkan pendanaan RAN PE ini berasal dari APBN maupin APBD.

“Pendanaan RAN PE bersumber dari: a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; b. anggaran pendapatan dan belanja daerah; dan/atau c. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perltndang-undangan,” demikian bunyinya.

Dalam Perpres disebutkan pula adanya permasalahan yakni perlunya optimalisasi peran pemolisian masyarakat dalam pencegahan Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme.

Dalam hal ini, untuk menyikapinya melalui Perpres RAN PE ini akan dilakukan Pelatihan pemolisian masyarakat yang mendukung upaya pencegahan Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang mengarah pada terorisme.

Tak hanya itu, tentunya akan ada juga sosialisasi dan promosi pemolisian masyarakat. Hal ini sebagai upaya pencegahan ekstremisme berbasis kekerasan yang mengarah pada terorisme di Tanah Air.

The post Jokowi Terbitkan Perpres Pencegahan dan Penanggulangan Ekstremisme appeared first on Suara Pemerintah.

source https://suarapemerintah.id/2021/01/jokowi-terbitkan-perpres-pencegahan-dan-penanggulangan-ekstremisme/

Read more

Sandiaga : Revolusi Sektor Wisata Dimulai dari Toilet

Sandiaga : Revolusi Sektor Wisata Dimulai dari Toilet

7:47 AM

SuaraPemerintah.id – Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf), Sandiaga Uno menyebutkan untuk merealisasikan revolusi sektor wisata harus dimulai dari toiletnya.

Untuk itu Sandiaga mengajak kolaborasi Asosiasi Toilet Indonesia (ATI) untuk merevitalisasi WC atau toilet di setiap destinasi wisata di Indonesia.

Revitalisasi toilet ini diharapkan dapat memberi kenyamanan pada wisatawan. Sandiaga menyampaikan bahwa kelayakan dan kebersihan toilet di tiap destinasi wisata merupakan salah satu unsur penting.

“Menurut saya, senyata-nyatanya kalau kita mau revolusi sektor wisata itu harus dimulai dari toilet karena ini adalah tempat yang tidak bisa kita wakilkan untuk datang,” kata Sandiaga dalam rilis resmi, Kamis (15/1/2021).

Sandiaga berpendapat bahwa toilet di tempat wisata juga harus memiliki desain dan fasilitas yang baik karena akan memengaruhi tingkat kunjungan wisata.

Sementara itu, Deputi Bidang Pengembangan Destinasi dan Infrastruktur Kemenparekraf, Hari Santosa Sungkari, berharap ATI dapat membantu Kemenparekraf dalam merevitalisasi toilet di tiap destinasi wisata agar nyaman digunakan.

“ATI akan membantu Kemenparekraf untuk memikirkan bagaimana membangun toilet, tetapi juga memikirkan ekosistemnya secara keseluruhan. Mulai dari air bersih, hingga siapa yang akan mengelola toiletnya,” ujar Hari.

Hari menjelaskan bahwa Kemenparekraf akan memfokuskan revitalisasi toilet pada lima destinasi super prioritas dan dilanjutkan dengan destinasi yang lain.

“Yang sangat penting saat ini dan kritis adalah di destinasi wisata yang publik seperti pantai, gunung. Kita akan fokuskan terlebih dahulu di lima destinasi super prioritas. Nah harus kita pikirkan juga standarnya. Begitu kita terapkan di pantai ada modifikasi apa, jika diterapkan di gunung ada modifikasi apa. Jadi saya mengajak berpikir dari hilir, ujungnya kita ingin menghasilkan apa,” ujar Hari.

Nantinya, Kemenparekraf akan berfokus dalam merevitalisasi toilet pada lima destinasi super prioritas dan dilanjutkan dengan destinasi lainnya.Menurut Hari, destinasi wisata yang sangat kritis saat ini adalah destinasi wisata publik, seperti pantai dan gunung.

“Nah harus kita pikirkan juga standarnya. Begitu kita terapkan di pantai ada modifikasi apa, jika diterapkan di gunung ada modifikasi apa. Jadi saya mengajak berpikir dari hilir, ujungnya kita ingin menghasilkan apa,” tambah dia.

Ketua ATI Naning Adiwoso mengatakan bahwa pihaknya siap bekerja sama dengan Kemenparekraf untuk revitalisasi toilet di setiap destinasi wisata.

Menurutnya, keberadaan toilet di setiap destinasi wisata perlu pendampingan terus menerus agar tetap nyaman dan bisa menarik wisatawan untuk berkunjung.

“Saya harap ke depannya, toilet ini menjadi sangat penting karena terus terang menurut World Health Organization (WHO), negara yang maju itu kalau negaranya sehat,” tutur Naning.

Hal tersebut berkaitan erat dengan wisata sehat. Pasalnya, wisatawan nantinya pasti akan mencari tempat wisata yang sehat dan higienis agar bisa berlibur dengan bahagia.

“Semoga kita bisa membantu memajukan keberadaan toilet di destinasi wisata. Ada beberapa kriteria yang harus kita kerjakan, agar lingkungan kita sehat,” pungkasnya.

The post Sandiaga : Revolusi Sektor Wisata Dimulai dari Toilet appeared first on Suara Pemerintah.

source https://suarapemerintah.id/2021/01/sandiaga-revolusi-sektor-wisata-dimulai-dari-toilet/

Read more

Menkes Budi Gunadi Buka Peluang Vaksinasi Mandiri Dikelola Swasta

Menkes Budi Gunadi Buka Peluang Vaksinasi Mandiri Dikelola Swasta

7:47 AM

SuaraPemerintah.id – Menteri Kesehatan (Menkes), Budi Gunadi Sadikin akan membuka peluang untuk vaksinasi mandiri atau menyediakan vaksin Covid-19 secara mandiri tanpa menggunakan anggaran negara.

Jika peluang ini memungkinan untuk direalisasikan maka pemerintah, menurutnya, akan menyerahkan pengadaan kepada pihak swasta.

Namun, ia mengatakan rencana tersebut masih dalam tahapan awal dan belum final.

“Kalau seperti ini, sebaiknya pengadaannya di luar pemerintah saja. Pengadaannya bisa dilakukan oleh swasta dan mereka bisa pengadaan sendiri, yang penting, yang penting, vaksinnya harus ada di WHO, harus di-approve oleh BPOM, dan datanya harus satu dengan kita,” kata Menkes Budi dalam Rapat Kerja Komisi IX DPR RI di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (14/1).

Budi mengatakan pemerintah sedang mengkaji beberapa cara penerapan vaksinasi mandiri. Prinsip yang dipegang pemerintah adalah bagaimana vaksinasi mandiri tidak membuat kesan orang berduit bisa divaksin lebih dulu.

Budi menyebut bisa saja vaksinasi mandiri dibuka setelah penyuntikan terhadap tenaga kesehatan dan tenaga pelayanan publik selesai. Sehingga vaksinasi mandiri digelar bersamaan dengan vaksinasi gratis kepada masyarakat umum.

Pemerintah juga mempertimbangkan untuk membatasi vaksinasi mandiri. Misalnya, vaksinasi mandiri hanya boleh dilakukan secara kolektif.

“Dengan syarat satu korporasi mau beli dengan syarat semua karyawannya mesti dikasih, tidak boleh hanya level atasnya saja atau direksi saja. Mungkin itu bisa kita berikan,” ujarnya.

Meski begitu, Menkes Budi kembali menekankan rencana ini belum tentu diterapkan. Pemerintah masih menimbang baik atau buruknya rencana ini.

Sebelumnya, Indonesia pernah berencana membuka vaksinasi mandiri. Pemerintah saat itu hanya akan mendanai vaksinasi bagi 30 persen warga. Sementara 70 persen warga bisa ikut vaksinasi dengan merogoh kocek sendiri.

Rencana itu menuai polemik di masyarakat, kemudian batal. Presiden Jokowi memutuskan untuk menggratiskan vaksin bagi seluruh warga Indonesia.

Belakangan, Wakil Ketua Dewan Pertimbangan Kamar Dagang dan Industri (Kadin) DKI Jakarta Sarman Simanjorang mengusulkan agar pemerintah memberi akses ke pengusaha agar bisa ikut mengadakan vaksinasi Covid-19 mandiri ke masyarakat.

Vaksinasi itu diharapkan bisa menjadi tanggung jawab sosial dari perusahaan (corporate social responsibillity/CSR).

The post Menkes Budi Gunadi Buka Peluang Vaksinasi Mandiri Dikelola Swasta appeared first on Suara Pemerintah.

source https://suarapemerintah.id/2021/01/menkes-budi-gunadi-buka-peluang-vaksinasi-mandiri/

Read more

Struktur Ekonomi Pembudidaya Ikan Naik di Penghujung 2020

Struktur Ekonomi Pembudidaya Ikan Naik di Penghujung 2020

9:47 AM

SuaraPemerintah.id – Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat adanya perbaikan struktur ekonomi masyarakat pembudidaya ikan di penghujung tahun 2020. Tercatat Nilai Tukar Pembudidaya Ikan (NTPi) bulan Desember 2020 senilai 101,24 naik 0,58 poin dibanding bulan November yang mencapai 100,65. Di samping itu, Nilai Tukar Usaha Pembudidayaan Ikan (NTUPi) juga naik 0,77 poin dari periode November sebesar 100,94 menjadi 101,72 di bulan Desember lalu.

Direktur Jenderal Perikanan Budidaya, Slamet Soebjakto dalam keterangannya di Jakarta mengatakan bahwa peningkatan angka NTPi menunjukkan adanya perbaikan efisiensi usaha yang dipicu oleh semakin membaiknya harga komoditas utama budidaya.

Slamet menilai meski inflasi bulan Desember 2020 secara nasional mengalami kenaikan 1,68% dibanding bulan Desember 2019, namun karena usaha budidaya semakin efisien, maka pembudidaya merasakan adanya nilai tambah ekonomi. Ia berharap indikator ini terus naik, sehingga ada peningkatan kapasitas usaha melalui re-investasi yang dilakukan secara mandiri.

Menurutnya memasuki triwulan IV, sistem distribusi dan transportasi serta serapan pasar secara perlahan mulai pulih mengikuti kondisi new normal sehingga sumbatan supply & demand mulai terurai. Hal ini menurutnya menjadi pengungkit nilai jual beberapa harga komoditas utama.

“Ya. Ada kenaikan daya beli masyarakat pembudidaya, dimana indeks harga yang diterima pembudidaya lebih besar dibanding indeks harga yang dikeluarkan baik untuk konsumsi maupun produksi budidaya. Kinerja ini juga cukup menggembirakan di tengah rata-rata tingkat inflasi pada Desember 2020 yang cukup tinggi yakni mencapai 0,45% atau mengalami kenaikan dibanding bulan November 2020 yang mencapai 0,28%,” jelas Slamet.

Sedangkan pendapatan pembudidaya ikan pada triwulan IV 2020 tidak mengalami kenaikan jika dibanding triwulan III di tahun yang sama yakni rata-rata sebesar Rp 3,5 juta perbulan.

Namun demikian jika dibanding triwulan II tahun 2020 mengalami kenaikan sebesar 7,58%. Hal ini menurut Slamet, memasuki triwulan III tahun 2020 ekonomi pembudidaya mulai membaik selama masa pandemi Covid-19.

Slamet menegaskan, berbagai dukungan langsung dinilai mampu mendongkrak efisiensi produksi budidaya, disamping mulai berjalannya rantai suplai memberikan efek kembali bergairahnya usaha pembudidayaan ikan di beberapa daerah.

“Berbagai dukungan seperti Gerakan Pakan Mandiri (GERPARI), bantuan benih dan input produksi lainnya, dalam jangka pendek mampu mendongkrak efisiensi produksi. Terutama selama pandemi ini kita masif melakukan dukungan tersebut di berbagai daerah”, imbuhnya.

Berdasarkan publikasi BPS terlihat bahwa secara spatial perbaikan NTPi lebih banyak tersentral di pulau Jawa.

“Pulau Jawa terutama Jawa Tengah dan Jawa Barat memang memberi kontribusi nilai tukar paling dominan. Ini nanti kita dorong agar NTPi bisa terdistribusi secara merata, sehingga diharapkan akan menekan angka rasio secara nasional,” pungkas Slamet.

The post Struktur Ekonomi Pembudidaya Ikan Naik di Penghujung 2020 appeared first on Suara Pemerintah.

source https://suarapemerintah.id/2021/01/struktur-ekonomi-pembudidaya-ikan-naik-di-penghujung-2020/

Read more

Vaksinasi Covid-19 Pertama di Jateng, Ganjar : Demi Negara Semua Harus Ikut

Vaksinasi Covid-19 Pertama di Jateng, Ganjar : Demi Negara Semua Harus Ikut

9:47 AM

SuaraPemerintah.id –  Gubernur Jawa Tengah (Jateng) Ganjar Pranowo menjadi orang pertama disuntik vaksin di Jateng. Ia pun menyebut jika semua pihak harus ikut vaksinasi demi kepentingan bangsa dan negara.

Ganjar terlihat Mengenakan baju pangsi lengkap dengan blangkon, dan telah tiba di RS Tugu Rejo sejak pagi. Ganjar tidak sendiri, ada wakil Gubernur Jawa Tengah dan sederet tokoh serta perwakilan instansi di Jawa Tengah juga ikut divaksin Covid-19 hari ini pertama di Jawa Tengah.

Sehari sebelumnya, Ganjar juga telah berkeliling ke sejumlah fasilitas kesehatan di Kota Semarang, untuk memastikan semua siap melaksanakan vaksinasi serentak kepada tenaga kesehatan mengantisipasi meluasnya penyebaran COVID-19.

Dua faskes yang dikunjungi Ganjar Pranowo di Kota Semarang itu adalah Puskesmas Pandanaran dan RSUD Wongsonegoro.

Di dua tempat tersebut, Ganjar melihat persiapan sudah matang dilakukan, mulai penyediaan mekanisme antrean, meja pendaftaran, alat pengecekan kesehatan, tempat vaksinasi hingga ruang tunggu apabila terjadi kejadian ikutan pascaimunisasi (KIPI).

“Kalau persiapannya saya lihat sudah siap, tadi Kadinkes Kota Semarang dan Kadinkes Provinsi Jateng sudah kerja sama dengan sejumlah puskesmas dan rumah sakit. Kalau dari sisi prosedur, saya kira tidak sulit karena mereka sudah berpengalaman, ini kan sebenarnya sama dengan saat kita melakukan imunisasi pada anak-anak, jadi tidak terlalu sulit,” kata Ganjar.

Orang nomor satu di Pemprov Jateng itu juga memastikan bahwa sistem vaksinasi sudah disiapkan dengan baik, termasuk siapa saja penerima vaksin.

Calon penerima vaksin yang sudah terdaftar secara daring melalui aplikasi yang ada, lanjut dia, akan mendapat barcode lengkap dengan tempat vaksinasi dan jam pelaksanaannya.

“Sistemnya sudah dibangun dengan baik, per titik yang melakukan vaksinasi, jumlahnya dibatasi kira-kira tiga kali 15 orang per hari. Jadi, sehari hanya sekitar 45 orang,” ujarnya.

Ganjar berharap dengan cara itu maka vaksinasi Covid-19 tahap pertama untuk tenaga kesehatan dapat berjalan dengan baik dan ada percepatan agar para tenaga kesehatan lebih tenang, serta percaya diri saat bekerja.

“Tapi meski vaksin sudah ada, tidak berarti protokol kesehatan mlempem ya. Jangan sampai, tetap protokol kesehatan mesti ketat,” katanya.

Ganjar Pranowo juga meminta dukungan dari masyarakat terkait suksesnya program vaksinasi dan tidak boleh ada keraguan karena MUI sudah menerbitkan sertifikasi halal dan BPOM sudah menerbitkan izin penggunaan darurat vaksin.

Sebelumnya diketahui jika Presiden Joko Widodo (Jokowi) sudah melakukan vaksinasi dengan siarankan secara langsung.

“Jadi tidak ada yang perlu diragukan, bahkan hari ini, Presiden sudah divaksin, saya lihat list-nya ada tokoh agama, pejabat, TNI Polri, artis juga ada. Kita tunjukkan bahwa kita siap melaksanakan vaksinasi, tidak boleh ada yang ragu, tidak boleh ada yang mendistorsi ini karena ini tidak hanya sekadar kepentingan individu, melainkan bangsa dan negara. Jadi semua harus ikut,” ujarnya.

The post Vaksinasi Covid-19 Pertama di Jateng, Ganjar : Demi Negara Semua Harus Ikut appeared first on Suara Pemerintah.

source https://suarapemerintah.id/2021/01/vaksinasi-covid-19-pertama-di-jateng-ganjar-demi-negara-semua-harus-ikut/

Read more

Tumbuh Pesat di 2020, Shell Menggurita Dengan 137 SPBU

Tumbuh Pesat di 2020, Shell Menggurita Dengan 137 SPBU

7:47 AM

SuaraPemerintah.id – Shell menunjukkan pertumbuhan bisnis yang pesat di 2020. Indikasinya bisa terlihat dari semakin mengguritnya jaringan SPBU Shell. Jumlah SPBU yang 108 di 2009 kini menjadi 137 unit di akhir 2020.

Jumlah tersebut meningkat sekitar 27 persen. SPBU Shell tersebar di DKI, Banten, Jawa Barat, Jawa Timur dan Sumatera Utara ini siap melayani para pelanggan dengan bahan bakar berkualitas dan produk non-bahan bakar yaitu pelumas dan fasilitas penggantian pelumas.

Selain itu fasilitas pendukung di SPBU seperti convenience store serta fasilitas toilet dan musala yang selalu bersih dan nyaman.

SPBU tak hanya tersebar di kota-kota besar, tapi juga di kota-kota lapis kedua seperti Karawang, Cirebon, Tuban, dan Jombang.

Perluasan jangkauan pembangunan SPBU ini merupakan bagian dari komitmen untuk membantu membangkitkan ekonomi daerah dan menghadirkan bahan bakar kelas dunia kepada masyarakat Indonesia.

Dari total 137 SPBU Shell yang beroperasi, 16 di antaranya merupakan investasi Shell bersama mitra pengusaha daerah yang bergabung dalam program Shell Dealer Owned Dealer Operated (DODO).

Program ini memberikan kesempatan kepada para pengusaha untuk memiliki dan mengelola SPBU bersama dengan Shell sebagai mitra bisnis yang siap memberikan beragam dukungan.

Pada 2021 mendatang, Shell akan terus aktif dalam menggandeng mitra pengusaha untuk mengembangkan SPBU di berbagai daerah di Indonesia.

Tahun 2021 juga akan menjadi tahun yang penting bagi Indonesia untuk melakukan pemulihan ekonomi yang terdampak oleh pandemi Covid-19.

“Untuk itu, Shell mengajak para pengusaha daerah untuk bersama-sama menggerakkan roda perekonomian daerah dan berkontribusi dalam membangun ekonomi Indonesia melalui bisnis SPBU,” kata Agung Saputra selaku Head of Dealer Network Shell Indonesia dalam rilisnya, Senin (11/1).

Di akhir 2020, indikator sektor penunjang bisnis SPBU memang terlihat membaik. Seperti yang dirilis oleh GAIKINDO, data penjualan mobil meningkat hampir tujuh kali lipat dari 7.871 unit pada April menjadi 53.844 unit pada November.

Perubahan perilaku masyarakat juga terlihat berpihak pada prospek bisnis SPBU.

Survei yang dilakukan oleh McKinsey pada periode 21-30 September 2020 memperlihatkan konsumen Indonesia sudah mulai bepergian keluar rumah untuk berbagai macam tujuan, tetapi cenderung menghindari menggunakan transportasi umum dan beralih ke kendaraan pribadi.

The post Tumbuh Pesat di 2020, Shell Menggurita Dengan 137 SPBU appeared first on Suara Pemerintah.

source https://suarapemerintah.id/2021/01/tumbuh-pesat-di-2020-shell-menggurita-dengan-137-spbu/

Read more

Wujudkan Ekosistem Olahraga, Indonesia Segera Miliki Grand Design Keolahragaan Nasional

Wujudkan Ekosistem Olahraga, Indonesia Segera Miliki Grand Design Keolahragaan Nasional

9:47 AM

SuaraPemerintah.id – Melakukan review total ekosistem olahraga nasional yang dipesankan Presiden Joko Widodo pada peringatan Hari Olahraga Nasional (Haornas) 2020 lalu benar-benar dipedomani dan dijalankan oleh Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia (Menpora RI) Zainudin Amali.

Menurutnya, kunci utama untuk mewujudkan ekosistem olahraga nasional yang baik adalah, Indonesia harus memiliki Grand Design Keolahragaan Nasional. Pernyataan itu dengan tegas disampaikan oleh Menpora RI saat membuka acara uji publik FGD Grand Design Keolahragaan Nasional bersama pakar, akademisi dan seluruh stakeholder olahraga Indonesia, di Ballroom JW Marriot, Surabaya, (9/01) malam.

Menurutnya uji publik Grand Design Keolahragaan di Surabaya kali ini adalah etape terakhir yang sebelumnya telah dilakukan di perguruan tinggi lainnya. “Uji publik yang kita lakukan hari ini adalah etape terakhir, setelah dilakukan di beberapa perguruan tinggi lainnya. Kita inginkan apa yang kita hasilkan ini benar-benar sesuai dengan arahan bapak Presiden Jokowi. Kita ingin mereview total ekosistem pembinaan olahraga Indonesia,” kata Menpora RI.

Alasan dibuatnya Grand Desain Keolahragaan ini menurut Menpora RI juga sebagai pondasi terhadap pembinaan dan prestasi olahraga di Indonesia. Menurutnya, prestasi tidak bisa dilahirkan secara kebetulan, semua harus dilakukan secara berjenjang yang terdesain dengan baik. Misalnya pelari kita Lalu Muhamad Zohri yang menjadi kebangaan kita sebagai juara dunia junior, memang benar dia lahir dari PPLP tetapi tidak terdesain secara berjenjang.

“Terus terang prestasi-prestasi yang muncul masih sebuah prestasi yang tidak terdesain. Muncul secara kebetulan, ada yang punya talenta dipoles sedikit bisa menjadi juara. Tapi setelah itu, tidak ada pelapis-pelapis yang setiap tahunnya dipersiapkan dengan baik. Saya ingin dengan grand design keolahragaan ini bisa memperbaiki itu semua,” katanya.

“Oleh karena itu, saya berharap forum ini bisa benar-benar dimanfaatkan untuk bisa melahirkan grand design keolahrgaan nasional yang bisa menjadi pembenahan terhadap ekosistem olahraga kita sesuai yang arahan Presiden. Terima kasih kepada semua para pakar dan akedmisi ilmu keolahragaan yang terlibat, Komisi X DPR RI, dan seluruh stakeholder olahraga di Indonesia,” kata Menpora RI

Menpora RI menyampaikan bahwa hasil atau produk dari grand design ini dapat diketahui oleh semua orang. Untuk itu ia berharap pada saat implementasi nanti tidak boleh ada pihak yang tidak mengetahuinya.

“Semuanya terlibat, oleh karena itu kami keliling di berbagai perguruan tinggi dan daerah. Jangan sampai ada yang bilang kok tiba-tiba ada program ini,” tandasnya.

Anggota Komisi X DPR RI Zainudin Maliki yang hadir pada acara tersebut mendukung penuh dengan langkah yang dilakukan Menpora RI dalam penyusunan Grand Design Keolahragaan Nasional ini. Menurutnya grand design ini akan menjadi langkah yang baik untuk meningkatkan prestasi olahraga Indonesia yang didasari dengan pembinaan secara baik.

“Komisi X DPR RI sangat mendukung langkah yang dilakukan Menpora RI bersama seluruh jajaran stakeholder olahraga di Indonesia yang ikut mewujudkan grand design keolahragaan nasional ini. Kita tahu pembinaan olahraga secara berjanjang dengan mengandalkan talenta-talenta muda di seleuruh Indonesia,” katanya.

Sementara Rektor Universitas Negeri Surabaya (Unesa) Nur Hasan menngajak kepada seluruh pakar olahraga Indonesia untuk bersinergi membedah Grand Design Keolahragaan Nasional ini demi meningkatkan prestasi olahraga Indonesia.

“Saya minta grand design ini benar-benar dibedah dengan maksimal, karena kita semua ingin grand design ini menjadi langkah bagi kita untuk memajukan masa depan olaharaga Indonesia,” katanya.  Untuk diketahui, pada acara tersebut dihadiri oleh Wakil Gubernur Emil Dardak, dan Wakil Ketua DPRD Jawa Timur Sahat Tua Simanjuntak.

The post Wujudkan Ekosistem Olahraga, Indonesia Segera Miliki Grand Design Keolahragaan Nasional appeared first on Suara Pemerintah.

source https://suarapemerintah.id/2021/01/wujudkan-ekosistem-olahraga-indonesia-segera-miliki-grand-design-keolahragaan-nasional/

Read more

BNI Siap Penuhi Kebutuhan Transaksi Nasabah di Wilayah PPKM

BNI Siap Penuhi Kebutuhan Transaksi Nasabah di Wilayah PPKM

8:47 AM

SuaraPemerintah.id – PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk siap memberikan pelayanan perbankan kepada nasabah di wilayah pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) dengan tetap menerapkan protokol kesehatan secara ketat.

Perseroan telah mengatur agar terdapat keseimbangan antara optimalisasi pelayanan dengan keamanan bagi pegawai dan nasabahnya dalam bertransaksi.

Sekretaris Perusahaan BNI Mucharom mengatakan salah satu langkah yang dilakukan perseroan dengan mengalihkan operasional sebagian outlet di kota dan kabupaten yang wajib mengimplementasikan  minimal 30 persen, sehingga menekan potensi kerumunan dan pelanggaran physical distancing.

“PPKM di sebagian wilayah Jawa dan Bali mulai dari 11-25 Januari 2021. Salah satunya menetapkan sektor keuangan harus terus beroperasi sebagai penyedia jasa yang esensial,” ujarnya dalam keterangan resmi, Senin (11/1).

Menurutnya penyesuaian sesuai instruksi pemerintah dengan menetapkan sektor-sektor esensial tetap beroperasi 100 persen dengan pengaturan jam operasional, kapasitas, dan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat.

“Kami juga menerapkan pembagian shift kerja pegawai dan jam operasional yang lebih pendek di area zona merah. Outlet di zona merah beroperasi pada pukul 09.00 – 15.00, sedangkan di area non zona merah mulai 08.00 – 15.00 waktu setempat,” ucapnya.

Adapun info lengkap dan teraktual terkait cabang BNI yang beroperasi dapat diakses tautan https://ift.tt/3qakwP5.

“BNI menyarankan nasabah untuk mengoptimalkan penggunaan layanan e-channel BNI, sehingga dapat tetap bertransaksi dari mana saja dan kapan saja dengan aman,” ucapnya.

Mucharom meminta para nasabah juga wajib menggunakan BNI Mobile Banking yang dapat mendapat pelayanan banyak transaksi. Apabila membutuhkan bantuan terkait layanan, BNI Call juga siap membantu nasabah selama 24 jam di nomor 1500046.

Demi keamanan dan kenyamanan nasabah, Ia memastikan telah menerapkan protokol kesehatan untuk menekan penyebaran Covid-19 di lingkungan kantor cabang.

“Perlindungan tersebut antara lain memeriksa suhu tubuh setiap orang yang masuk ke kantor cabang, menyebar hand sanitizer, melaksanakan desinfektan pada saat kantor tidak beroperasi, dan adanya pelarangan bagi pegawai dan keluarganya untuk bepergian ke negara-negara yang dilaporkan menjadi lokasi wabah Covid-19,” ucapnya.

The post BNI Siap Penuhi Kebutuhan Transaksi Nasabah di Wilayah PPKM appeared first on Suara Pemerintah.

source https://suarapemerintah.id/2021/01/bni-siap-penuhi-kebutuhan-transaksi-nasabah-di-wilayah-ppkm/

Read more

Jokowi : Cadangan Nikel Besar, Modal RI Masuk Pasar Mobil Listrik

Jokowi : Cadangan Nikel Besar, Modal RI Masuk Pasar Mobil Listrik

8:47 AM

SuaraPemerintah.id – Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyebutkan Indonesia memiliki modal besar untuk bermain dalam pasar mobil listrik dan ponsel. Pasalnya, negeri pertiwi ini mempunyai cadangan nikel terbesar di dunia.

Lebih lanjut Presiden Jokowi mengatakan Indonesia punya 25 persen cadangan nikel dunia atau setara 21 juta ton nikel. Indonesia juga menguasai 30 persen produksi nikel dunia saat ini.

“Kita ingin memasuki fase berikutnya untuk memasuki produksi baterai lithium sebagai komponen utama kendaraan listrik yang ke depan ini merupakan sebuah kesempatan yang besar bagi kita,” kata Jokowi saat memberi sambutan pada HUT ke-48 PDI Perjuangan yang digelar virtual, Minggu (10/1).

Jokowi menyampaikan saat ini memang Indonesia sudah menjalankan industri nikel. Indonesia mengolah bijih nikel menjadi nickel pig iron, feronikel, dan baja tahan karat.

Meski begitu, Jokowi menilai Indonesia perlu terus berinovasi. Ia menargetkan RI bisa menjadi pemain dalam industri masa depan.

“Dalam lima tahun ke depan, pemerintah ingin fokus pada industri hilir bijih nikel ini,” tuturnya.

Hilirisasi nikel sudah digalakkan Jokowi sejak Agustus 2020. Ia ingin mengolah nikel lebih baik demi memperbaiki defisit transaksi berjalan (current account deficit/CAD), meningkatkan peluang kerja, serta mengurangi dominasi energi fosil.

Indonesia selama ini lebih rajin mengekspor nikel ketimbang mengolah lebih lanjut. Pada 2019, berdasarkan catatan Kementerian ESDM, ekspor bijih nikel mencapai 30 juta ton pada 2019. Angka itu naik jadi 2018 yang berada di kisaran 22 juta ton.

Hilirisasi nikel telah dimulai dengan menyetop ekspor bijih nikel. Pemerintah melarang ekspor bijih (ore) nikel resmi pada 1 Januari 2020.

Indonesia menjadi produsen bijih nikel terbesar di dunia sepanjang tahun lalu.

Merujuk pada data yang disampaikan oleh Badan Geologi Kementerian ESDM , pada tahun 2019 lalu, total produksi nikel dunia mencapai 2.668.000 ton Ni. Dari jumlah itu, sebanyak 800.000 ton Ni berasal dari Indonesia.

Kepala Badan Geologi Eko Budi Lelono menyampaikan, produksi bijih nikel Indonesia sebanyak 800.000 ton Ni pada tahun lalu menjadi yang terbesar di dunia.

Disusul oleh Filipina dengan 420.000 ton Ni dan Rusia sebanyak 270.000 ton Ni. New Caledonia sebesar 220.000 ton Ni dan negara lainnya dengan total 958.000 ton Ni.

“Indonesia secara global menduduki sebagai produsen nikel terbesar pada tahun 2019, dari sekitar produksi nikel 2,6 juta ton, Indonesia menghasilkan sekitar 800 ribu ton nikel,” ungkap Eko, Selasa (13/10).

The post Jokowi : Cadangan Nikel Besar, Modal RI Masuk Pasar Mobil Listrik appeared first on Suara Pemerintah.

source https://suarapemerintah.id/2021/01/jokowi-cadangan-nikel-besar-modal-ri-masuk-pasar-mobil-listrik/

Read more

Jasa Raharja Beri Santunan Rp 50 Juta untuk Keluarga Korban Sriwijaya Air SJ-182

Jasa Raharja Beri Santunan Rp 50 Juta untuk Keluarga Korban Sriwijaya Air SJ-182

8:47 AM

SuaraPemerintah.id – PT Jasa Raharja menjanjikan santunan sebesar 50 Juta Rupiah bagi ahli waris korban kecelakaan pesawat Sriwijaya Air SJ-182 rute Jakarta-Pontianak yang diduga jatuh di perairan Kepulauan Seribu.

Jasa Raharja akan menggelontorkan santunan mencapai Rp 50 juta kepada korban meninggal dunia dalam insiden kecelakaan Sriwijaya Air SJ-182.

 “Kami melakukan pendataan terlebih dahulu, jadi kami sesekali kami sudah melakukan pendataan. Mudah-mudahan seiring dengan pendataan yang dilakukan oleh DVI Polri kami akan segera mungkin menyelesaikan kewajiban negara kepada penumpang,” kata Bambang di RS Polri, Jakarta pada Minggu (10/1/2021).

Bambang menjabarkan, ketentuan Rp 50 juta bagi korban meninggal tersebut berdasarkan aturan yang berlaku saat ini.

“Sesuai dengan ketetapan UU KMK Nomor 16 Tahun 2017 Kementerian Keuangan untuk korban meninggal dunia sebesar Rp 50 juta,” katanya.

Bambang berkomitmen jika seluruh korban telah berhasil diidentifikasi pihaknya bakal memberikan bantuan itu sesegera mungkin kepada para ahli waris.

“Dan jika korban sudah ditemukan semuanya kami akan selesaikan segera,” pungkasnya.

Sementara itu Direktur Operasional Jasa Raharja Amos Sampetoding mengatakan Jasa Raharja masih melakukan pendataan terhadap Penumpang dan juga Keluarga Penumpang dari Pesawat Sriwijaya Air SJ182.

Pendataaan penumpang dan keluarganya dilakukan sejak malam sampai sekarang.

“Jasa Raharja telah berhasil mengumpulkan data dan menghubungi sejumlah 50 keluarga penumpang,” kata Amos dalam keterangan tertulis, Ahad, 10 Januari 2021.

Beberapa diantaranya, kata dia, telah dikunjungi oleh Petugas Jasa Raharja untuk menyampaikan rasa empati atas musibah yg terjadi.

“Kami terus mendoakan yang terbaik bagi Para Penumpang dan Awak Pesawat Sriwijaya Air #SJ182, serta semoga proses pencarian penumpang oleh Basarnas, TNI/Polri, dan Instansi lainnya dimudahkan dan dilancarkan oleh Allah SWT Tuhan YME…aamiin,” ujarnya.

Kepala Basarnas (Kabasarnas) Marsdya Bagus Puruhito membeberkan hasil operasi pencarian kecelakaan pesawat Sriwijaya Air SJ-182 rute Jakarta-Pontianak yang hilang kontak pada Sabtu sore 9 Januari 2021.

Pada pencarian yang berlangsung Minggu (10/1/2021), tim pencari mendapati 10 kantong jenazah berisi bagian tubuh diduga penumpang pesawat Sriwijaya Air tersebut.

“Dari kegiatan hari ini hingga pukul 19.20 WIB didapat 10 kantong jenazah yang berisi bagian dari korban,” kata Bagus di Jakarta International Container Terminal (JICT) 2, Jakarta Utara, Minggu malam.

Bagus menjelaskan, tim SAR gabungan menyusuri lokasi jatuhnya pesawat Sriwijaya Air SJ-182 di perairan Kepulauan Seribu. Pencarian dilakukan dengan melibatkan tim penyelam.

Selain bagian tubuh manusia, tim SAR juga menemukan puing-puing pesawat Sriwijaya Air SJ-182 rute Jakarta-Pontianak tersebut.

“Dari kegiatan hari ini hingga pukul 19.20 WIB tadi, kita sudah mendapatkan 10 kantong berisi serpihan atau potongan dari badan pesawat. Dan 16 bagian atau potongan besar dari pesawat,” kata Bagus membeberkan.

The post Jasa Raharja Beri Santunan Rp 50 Juta untuk Keluarga Korban Sriwijaya Air SJ-182 appeared first on Suara Pemerintah.

source https://suarapemerintah.id/2021/01/jasa-raharja-beri-santunan-rp-50-juta-untuk-keluarga-korban-sriwijaya-air-sj-182/

Read more

Bandung Resmi Terapkan PPKM Hari Ini Hingga 25 Januari

Bandung Resmi Terapkan PPKM Hari Ini Hingga 25 Januari

8:47 AM

SuaraPemerintah.id – Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung hari Senin ini memastikan memberlakukan pelaksanaan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) sejak Senin (11/1) hingga 25 Januari mendatang.

Keputusan tersebut mengikuti instruksi yang tertulis dalam surat edaran gubernur nomor : 72/KS.13/HUKHAM tentang Pelaksanaan Pembatasan Kegiatan Masyarakat dalam Penanganan Corona Viruses Diseases 2019 (COVID-19) di Jawa Barat.

Dalam surat edaran yang keluar tanggal 8 Januari 2021 disebutkan PPKM atau PSBB proporsional akan serentak dilakukan di 20 daerah Kota dan Kabupaten di wilayah Jawa Barat.

Ketua Harian Satgas Penanganan Covid-19 Kota Bandung, Ema Sumarna mengatakan, PPKM di Kota Bandung diatur sesuai dengan Peraturan Wali Kota Bandung (Perwal) yang akan segera keluar.

Dalam perwal tersebut membatasi sejumlah aktivis kegiatan masyarakat.”Pelaksanaannya kita lihat, perwalnya seperti apa karena surat edaran gubernur dengan berbagai ketentuannya juga baru saja keluar,” ujar Ema, Ahad (10/1).

Ia mengatakan, perwal sedang dibahas dan disesuaikan. Menurutnya, dalam perwal akan mengatur beragam hal mulai dari pengaturan jam operasional mal, bekerja, beribadah dan lain-lain.

“Kita sedang mempertimbangkan apakah (operasional mal) pukul 19.00 Wib atau 20.00 Wib” katanya.

Namun di luar itu, Ema mengajak seluruh masyarakat Kota Bandung bersama-sama mentaati peraturan pemerintah, terutama dalam penerapan protokol kesehatan.

“Kapan pun, di mana pun, saya selalu mengingatkan. Disiplin Prokes adalah keniscayaan,” ungkapnya.

Sebelumnya, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil telah mengeluarkan Surat Edaran Nomor: 72/KS.13/HUKHAM tentang Pelaksanaan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) dalam Penanganan COVID-19 di Provinsi Jabar.

Surat edaran tersebut ditujukan untuk bupati/wali kota, TNI/Polri, pelaku usaha, pelaku perjalanan, dan masyarakat Jabar.

“Terdapat sepuluh poin dalam surat edaran tersebut. Poin pertama, semua pihak diharapkan untuk meningkatkan ketertiban dan kedisiplinan dengan tanggung jawab penuh menaati ketentuan-ketentuan soal penanganan COVID-19 dan penegakan protokol kesehatan,” kata Sekda Jabar Daud Achmad.

Daud menuturkan, dalam surat edaran tersebut, pembatasan kegiatan masyarakat ditetapkan sesuai level kewaspadaan masing-masing daerah. Pembatasan kegiatan meliputi pengaturan kegiatan di tempat kerja dengan menerapkan Work From Home (WFH) dan Work From Office (WFO).

The post Bandung Resmi Terapkan PPKM Hari Ini Hingga 25 Januari appeared first on Suara Pemerintah.

source https://suarapemerintah.id/2021/01/bandung-resmi-terapkan-ppkm-hari-ini-hingga-25-januari/

Read more

Sri Sultan Terbitkan Ingub Perketat Kegiatan Masyarakat di DIY

Sri Sultan Terbitkan Ingub Perketat Kegiatan Masyarakat di DIY

7:47 AM

SuaraPemerintah.id – Tidak berselang lama dari Pemerintah Pusat yang menetapkan PSBB, Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), Sri Sultan Hamengku Buwono X, langsung menerbitkan Instruksi Gubernur.

Sri Sultan menetapkan Instruksi Gubernur DIY Nomor 1/INSTR/2021 tentang Kebijakan Pengetatan Secara Terbatas Kegiatan Masyarakat di DIY.

Instruksi itu diterbitkan dalam rangka mengantisipasi lonjakan kasus Covid-19 di DIY dan ditujukan kepada lima pimpinan Kabupaten/Kota di DIY.

Dalam instruksinya, Sultan menginstruksikan Bupati/Wali Kota di DIY membatasi tempat/kerja perkantoran dengan menerapkan Work From Home (WFH) sebesar 50 persen dan Work From Office (WFO) sebesar 50 persen dengan memberlakukan protokol kesehatan secara lebih ketat.

Ia juga menginstruksikan agar pelaksanaan kegiatan belajar mengajar, dilakukan secara dalam jaringan (daring/online).

“Untuk sektor esensial yang berkaitan dengan kebutuhan pokok masyarakat tetap dapat beroperasi 100 persen dengan pengaturan jam operasional kapasitas, dan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat,” demikian dikutip dari Instruksi Gubernur, Kamis (7/1).

Selain itu, Sultan menginstruksikan kepada Bupati/Wali Kota di DIY melakukan pengaturan pemberlakuan pembatasan kegiatan restoran (makan/minum di tempat sebesar 25 persen) dan untuk layanan makanan melalui pesan-antar/dibawa pulang tetap diizinkan sesuai dengan jam operasional restoran, serta pembatasan jam operasional untuk pusat perbelanjaan/mal sampai dengan pukul 19.00 WIB.

“Mengizinkan kegiatan konstruksi beroperasi 100 persen dengan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat,” dikutip dari Instruksi.

Lebih lanjut, Sultan juga menginstruksikan kepada Bupati/Wali Kota di DIY untuk mengizinkan pelaksanaan ibadah di tempat ibadah dengan pengaturan pembatasan kapasitas sebesar 50 persen dan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat.

Selain itu, Bupati/Wali Kota diinstruksikan untuk melakukan penerapan disiplin dan penegakan hukum protokol kesehatan sebagai upaya pencegahan dan pengendalian Covid-19 di wilayah masing-masing.

“Untuk memerintahkan kepada Pemerintah Desa/Kalurahan untuk melakukan pencegahan Covid-19 di wilayahnya dan menyampaikan laporan pelaksanaan pada Bupati dengan tembusan kepada Gubernur,” bunyi Instruksi Gubernur tersebut.

Instruksi itu diteken pada Kamis (7/1) dan mulai berlaku pada tanggal 11 hingga 25 Januari.

Diketahui, Pemerintah sebelumnya mengeluarkan kebijakan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) untuk memutus rantai penyebaran Covid-19 mulai 11 hingga 25 Januari 2021 di Jawa dan Bali.

PPKM sendiri tertuang di dalam Instruksi Menteri Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan untuk Pengendalian Penyebaran Corona Virus Disease (Covid-19) yang dikeluarkan oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian kepada seluruh kepala daerah di Jawa dan Bali.

Seiring penerbitan Instruksi Mendagri itu, Ketua Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional Airlangga Hartarto meminta agar pemerintah daerah segera menerbitkan peraturan daerah (perda) yang sejalan.

“Kepala daerah diharapkan sudah menyiapkan peraturan daerah baik itu Pergub atau Perkada sejalan dengan instruksi Menteri Dalam negeri yang sudah mengeluarkan. Dan satu daerah yang sudah mengeluarkan peraturan yaitu Gubernur Bali,” kata Airlangga, Kamis (7/1).

The post Sri Sultan Terbitkan Ingub Perketat Kegiatan Masyarakat di DIY appeared first on Suara Pemerintah.

source https://suarapemerintah.id/2021/01/sri-sultan-terbitkan-ingub-perketat-kegiatan-masyarakat-di-diy/

Read more

Program KIP Berlanjut, Kemendikbud Targetkan 1 Juta Mahasiswa

Program KIP Berlanjut, Kemendikbud Targetkan 1 Juta Mahasiswa

7:47 AM

SuaraPemerintah.id – Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) telah menetapkan untuk melanjutkan Program Indonesia Pintar di tahun 2021. Kemendikbud langsung menargetkan 1 juta mahasiswa bisa menerima Kartu Indonesia Pintar (KIP) kuliah.

Sementara untuk target KIP sekolah sebanyak 17,9 siswa. KIP kuliah dan sekolah termasuk dalam delapan prioritas Merdeka Belajar 2021.

Kemendikbud telah menyusun dan menetapkan 8 prioritas Merdeka Belajar, di antaranya pembiayaan pendidikan melalui Kartu Indonesia Pintar (KIP) baik kuliah dan untuk sekolah.

“KIP kuliah dilanjutkan dan akan dilakukan berbagai pembaruan dan revitalisasi dalam KIP kuliah sehingga bisa benar-benar mendorong pendidikan berkualitas bagi penerus bangsa kita,” kata Mendikbud Nadiem Makarim, dalam keterangannya, Rabu (6/1).

“PIP dan KIP sekolah, yang sudah mengalami tahun ini transformasi yang luar biasa. Bisa dirasakan di berbagai macam daerah bahwa kecepatan penerimaan KPI/PIP di berbagai daerah sudah jauh lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya,” kata dia lagi.

Sejumlah keunggulan mahasiswa penerima KIP Kuliah antara lain pembebasan biaya pendaftaran seleksi masuk perguruan tinggi, pembebasan biaya kuliah dan bantuan biaya hidup.

Pada tahun lalu, pendaftaran Akun Siswa KIP Kuliah dimulai pada bulan Februari 2020. Untuk itu, bagi siswa yang memenuhi syarat untuk menerima manfaat KIP Kuliah, dapat terus memantau perkembangan pembukaan pendaftaran KIP Kuliah melalui laman resmi.

Untuk informasi lengkap seputar jadwal, syarat dan pendaftaran KIP Kuliah, dapat dilihat pada laman Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan di https://ift.tt/2HIPv0t

Selain KIP Kuliah, bantuan pembiayaan juga diberikan untuk 17,9 juta siswa melalui KIP Sekolah. KIP Sekolah merupakan pemberian bantuan tunai pendidikan kepada anak usia sekolah (usia 6-21 tahun).

PIP dapat digunakan untuk membantu biaya pribadi peserta didik, seperti membeli perlengkapan sekolah/kursus, uang saku dan biaya transportasi, biaya praktik tambahan serta biaya uji kompetensi.

Selain itu, program ini juga akan melanjutkan Tunjangan Profesi Guru yang akan menyasar 363.000 guru, Layanan Khusus Pendidikan Masyarakat dan Kebencanaan yang akan menyasar 42.896 sekolah, serta Pembinaan SILN dan Bantuan Pemerintah yang menyasar 13 sekolah dan 2.236 lembaga.

Kemendikbud juga memiliki empat strategi utama di tahun 2021. Di antaranya adalah pembangunan infrastruktur dan teknologi. Hal ini berkaitan dengan prioritas Kemendikbud, yaitu digitalisasi sekolah.

Strategi lain Kemendikbud, yakni penguatan kebijakan, prosedur dan pendanaan, penguatan kepemimpinan, masyarakat dan kebudayaan.

Selain itu, Kemendikbud juga akan menguatkan kurikulum, pedagogik, dan asesmen. Terkait asesmen, akan dilakukan melalui Asesmen Nasional yang dijadwalkan dimulai Maret 2021.

The post Program KIP Berlanjut, Kemendikbud Targetkan 1 Juta Mahasiswa appeared first on Suara Pemerintah.

source https://suarapemerintah.id/2021/01/program-kip-berlanjut-kemendikbud-targetkan-1-juta-mahasiswa/

Read more

Bantuan Tunai 2021 Diluncurkan, Tiap KK Dapat Berapa?

Bantuan Tunai 2021 Diluncurkan, Tiap KK Dapat Berapa?

10:47 AM

SuaraPemerintah.id – Presiden Joko Widodo pada Senin, 4 Januari 2021, meluncurkan program Bantuan Tunai Tahun 2021 se-Indonesia sebagai jaring pengaman sosial di tengah pandemi Covid-19. Acara peluncuran sekaligus penyerahan tersebut berlangsung dengan menerapkan protokol kesehatan di Istana Negara, Jakarta, serta diikuti oleh para penerima lainnya secara virtual di masing-masing provinsi.

“Hari ini, di awal 2021, saya meluncurkan langsung Bantuan Tunai se-Indonesia pada masyarakat penerima untuk Program Keluarga Harapan, Program Sembako, dan Bantuan Sosial Tunai,” ujar Presiden saat acara peluncuran.

Sebagaimana dikatakan Presiden, Bantuan Tunai Tahun 2021 tersebut terdiri atas tiga program, yakni:

1. Program Keluarga Harapan (PKH) yang disalurkan dalam empat tahap langsung kepada penerima melalui bank yang tergabung dalam Himpunan Bank Milik Negara (Himbara).
2. Program Sembako sebesar Rp200.000 per bulan per kepala keluarga hingga Desember 2021 mendatang yang juga disalurkan melalui perbankan untuk dibelanjakan bahan pangan di tempat yang telah ditentukan.
3. Selain itu, Bantuan Tunai itu juga mencakup program Bantuan Sosial Tunai (BST) sebesar Rp300.000 per bulan per kepala keluarga yang disalurkan melalui PT Pos Indonesia.

“Bantuan Sosial Tunai diberikan selama empat bulan, Januari sampai April, dan nilainya Rp300.000 per bulan per KK. Ini sudah jelas semuanya,” ucapnya.

Kepala Negara sangat berharap agar bantuan pemerintah ini dapat meringankan beban keluarga yang terdampak pandemi Covid-19 sekaligus pada akhirnya membantu perekonomian nasional untuk bangkit dan bergerak.

“Kita harapkan juga bisa menjadi pemicu untuk menggerakkan ekonomi nasional, mengungkit ekonomi nasional, dan memperkuat daya beli masyarakat sehingga pertumbuhan ekonomi nasional menjadi meningkat dan lebih baik,” imbuhnya.

Untuk diketahui, pada tahun ini pemerintah mengalokasikan anggaran masing-masing sebesar Rp28,709 triliun untuk PKH, Rp42,5 triliun untuk Program Sembako, dan Rp12 triliun untuk BST.

Sebanyak 24 orang perwakilan penerima manfaat dari masing-masing program tersebut hadir secara terbatas di Istana Negara. Sebelumnya, mereka telah melalui pemeriksaan kesehatan dan menerapkan protokol kesehatan secara ketat baik sebelum maupun saat berlangsungnya acara.

Saat acara penyerahan berlangsung di Istana Negara, turut pula dilaksanakan penyerahan bantuan tunai yang sama di 34 provinsi di seluruh Indonesia oleh para gubernur yang hadir secara virtual.

Hadir mendampingi Presiden dalam acara tersebut di antaranya ialah Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy, Menteri Sosial Tri Rismaharini, Menteri BUMN Erick Thohir, dan Sekretaris Kabinet Pramono Anung.

Presiden Joko Widodo menegaskan bahwa nilai bantuan yang diserahkan kepada para penerima manfaat Bantuan Tunai Tahun 2021 tidak akan ada potongan atau pungutan dalam bentuk apapun. Presiden juga memerintahkan jajarannya untuk mengawal dan mengawasi proses penyaluran ini.

“Bantuan yang diterima ini nilainya utuh, tidak ada potongan-potongan. Diingatkan kepada penerima dan tetangga-tetangga yang tidak datang hari ini, diberi tahu bahwa tidak ada potongan-potongan,” ujarnya dalam acara peluncuran Bantuan Tunai Tahun 2021 se-Indonesia di Istana Negara, Jakarta, pada Senin, 4 Januari 2021.

The post Bantuan Tunai 2021 Diluncurkan, Tiap KK Dapat Berapa? appeared first on Suara Pemerintah.

source https://suarapemerintah.id/2021/01/bantuan-tunai-2021-diluncurkan-tiap-kk-dapat-berapa/

Read more

Luncurkan Bantuan Tunai 2021, Jokowi: Jangan Buat Beli Rokok!

Luncurkan Bantuan Tunai 2021, Jokowi: Jangan Buat Beli Rokok!

10:47 AM

SuaraPemerintah.id – Presiden Joko Widodo pada Senin, 4 Januari 2021, meluncurkan program Bantuan Tunai Tahun 2021 se-Indonesia sebagai jaring pengaman sosial di tengah pandemi Covid-19. Acara peluncuran sekaligus penyerahan tersebut berlangsung dengan menerapkan protokol kesehatan di Istana Negara, Jakarta, serta diikuti oleh para penerima lainnya secara virtual di masing-masing provinsi.

Dalam kesempatan tersebut, Presiden juga menyampaikan pesan kepada para penerima manfaat baik yang hadir secara langsung di Istana Negara maupun yang hadir secara virtual agar dapat memanfaatkan bantuan tersebut dengan sebaik-baiknya.

Serangkaian Bantuan Tunai Tahun 2021 yang diserahkan kepada para penerima manfaat di 34 provinsi di Indonesia secara serentak tersebut hendaknya diprioritaskan untuk memenuhi kebutuhan pokok dan bahan pangan serta kebutuhan mendesak lainnya bagi keluarga terdampak pandemi.

“Untuk penerima saya pesan, manfaatkan bantuan ini secara tepat. Kalau yang untuk beli sembako ya beli sembako, jangan ada yang digunakan untuk beli rokok. Belikan sembako sehingga bisa mengurangi beban keluarga di saat masa pandemi ini,” tuturnya.

Sebagaimana dikatakan Presiden, Bantuan Tunai Tahun 2021 tersebut terdiri atas tiga program, yakni Program Keluarga Harapan (PKH) yang disalurkan dalam empat tahap langsung kepada penerima melalui bank yang tergabung dalam Himpunan Bank Milik Negara (Himbara), Program Sembako sebesar Rp200.000 per bulan per kepala keluarga hingga Desember 2021 mendatang yang juga disalurkan melalui perbankan untuk dibelanjakan bahan pangan di tempat yang telah ditentukan.

Selain itu, Bantuan Tunai itu juga mencakup program Bantuan Sosial Tunai (BST) sebesar Rp300.000 per bulan per kepala keluarga yang disalurkan melalui PT Pos Indonesia.

Kepala Negara menuturkan bahwa para penerima manfaat akan langsung menerima nilai bantuan yang diberikan melalui bank-bank yang tergabung dalam Himpunan Bank Milik Negara (Himbara), yakni BNI, BRI, Mandiri, dan BTN. Selain itu, proses penyaluran salah satu program bantuan juga akan melalui PT Pos Indonesia.

Oleh karena itu, Presiden memerintahkan para menteri hingga gubernur untuk turut mengawal proses penyaluran ini agar dapat sampai dengan cepat, tepat sasaran, dan tidak terdapat pemotongan dalam bentuk apapun sehingga masyarakat dapat benar-benar merasakan dampak ekonomi dari bantuan yang diberikan.

“Kawal proses penyaluran ini agar cepat, tepat sasaran, dan diawasi tidak ada potongan-potongan apapun sehingga dampak ekonominya segera bisa muncul dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi kita dan tentu saja rakyat tidak menunggu terlalu lama,” kata Presiden.

Kepala Negara sangat berharap agar bantuan pemerintah ini dapat meringankan beban keluarga yang terdampak pandemi Covid-19 sekaligus pada akhirnya membantu perekonomian nasional untuk bangkit dan bergerak.

“Kita harapkan juga bisa menjadi pemicu untuk menggerakkan ekonomi nasional, mengungkit ekonomi nasional, dan memperkuat daya beli masyarakat sehingga pertumbuhan ekonomi nasional menjadi meningkat dan lebih baik,” imbuhnya.

Untuk diketahui, pada tahun ini pemerintah mengalokasikan anggaran masing-masing sebesar Rp28,709 triliun untuk PKH, Rp42,5 triliun untuk Program Sembako, dan Rp12 triliun untuk BST.

Sebanyak 24 orang perwakilan penerima manfaat dari masing-masing program tersebut hadir secara terbatas di Istana Negara. Sebelumnya, mereka telah melalui pemeriksaan kesehatan dan menerapkan protokol kesehatan secara ketat baik sebelum maupun saat berlangsungnya acara.

Saat acara penyerahan berlangsung di Istana Negara, turut pula dilaksanakan penyerahan bantuan tunai yang sama di 34 provinsi di seluruh Indonesia oleh para gubernur yang hadir secara virtual.

Hadir mendampingi Presiden dalam acara tersebut di antaranya ialah Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy, Menteri Sosial Tri Rismaharini, Menteri BUMN Erick Thohir, dan Sekretaris Kabinet Pramono Anung.

 

 

The post Luncurkan Bantuan Tunai 2021, Jokowi: Jangan Buat Beli Rokok! appeared first on Suara Pemerintah.

source https://suarapemerintah.id/2021/01/luncurkan-bantuan-tunai-2021-jokowi-jangan-buat-beli-rokok/

Read more

Luncurkan Bantuan Tunai Se-Indonesia, Jokowi Tegaskan Tidak Ada Potongan Apapun

Luncurkan Bantuan Tunai Se-Indonesia, Jokowi Tegaskan Tidak Ada Potongan Apapun

10:47 AM

SuaraPemerintah.id – Presiden Joko Widodo pada Senin, 4 Januari 2021, meluncurkan program Bantuan Tunai Tahun 2021 se-Indonesia sebagai jaring pengaman sosial di tengah pandemi Covid-19. Acara peluncuran sekaligus penyerahan tersebut berlangsung dengan menerapkan protokol kesehatan di Istana Negara, Jakarta, serta diikuti oleh para penerima lainnya secara virtual di masing-masing provinsi.

Presiden Joko Widodo menegaskan bahwa nilai bantuan yang diserahkan kepada para penerima manfaat Bantuan Tunai Tahun 2021 tidak akan ada potongan atau pungutan dalam bentuk apapun. Presiden juga memerintahkan jajarannya untuk mengawal dan mengawasi proses penyaluran ini.

“Bantuan yang diterima ini nilainya utuh, tidak ada potongan-potongan. Diingatkan kepada penerima dan tetangga-tetangga yang tidak datang hari ini, diberi tahu bahwa tidak ada potongan-potongan,” ujarnya dalam acara peluncuran Bantuan Tunai Tahun 2021 se-Indonesia di Istana Negara, Jakarta, pada Senin, 4 Januari 2021.

Kepala Negara menuturkan bahwa para penerima manfaat akan langsung menerima nilai bantuan yang diberikan melalui bank-bank yang tergabung dalam Himpunan Bank Milik Negara (Himbara), yakni BNI, BRI, Mandiri, dan BTN. Selain itu, proses penyaluran salah satu program bantuan juga akan melalui PT Pos Indonesia.

Oleh karena itu, Presiden memerintahkan para menteri hingga gubernur untuk turut mengawal proses penyaluran ini agar dapat sampai dengan cepat, tepat sasaran, dan tidak terdapat pemotongan dalam bentuk apapun sehingga masyarakat dapat benar-benar merasakan dampak ekonomi dari bantuan yang diberikan.

“Kawal proses penyaluran ini agar cepat, tepat sasaran, dan diawasi tidak ada potongan-potongan apapun sehingga dampak ekonominya segera bisa muncul dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi kita dan tentu saja rakyat tidak menunggu terlalu lama,” kata Presiden.

Dalam kesempatan tersebut, Presiden juga menyampaikan pesan kepada para penerima manfaat baik yang hadir secara langsung di Istana Negara maupun yang hadir secara virtual agar dapat memanfaatkan bantuan tersebut dengan sebaik-baiknya.

Serangkaian Bantuan Tunai Tahun 2021 yang diserahkan kepada para penerima manfaat di 34 provinsi di Indonesia secara serentak tersebut hendaknya diprioritaskan untuk memenuhi kebutuhan pokok dan bahan pangan serta kebutuhan mendesak lainnya bagi keluarga terdampak pandemi.

“Untuk penerima saya pesan, manfaatkan bantuan ini secara tepat. Kalau yang untuk beli sembako ya beli sembako, jangan ada yang digunakan untuk beli rokok. Belikan sembako sehingga bisa mengurangi beban keluarga di saat masa pandemi ini,” tuturnya.

Sebagaimana dikatakan Presiden, Bantuan Tunai Tahun 2021 tersebut terdiri atas tiga program, yakni Program Keluarga Harapan (PKH) yang disalurkan dalam empat tahap langsung kepada penerima melalui bank yang tergabung dalam Himpunan Bank Milik Negara (Himbara), Program Sembako sebesar Rp200.000 per bulan per kepala keluarga hingga Desember 2021 mendatang yang juga disalurkan melalui perbankan untuk dibelanjakan bahan pangan di tempat yang telah ditentukan.

Selain itu, Bantuan Tunai itu juga mencakup program Bantuan Sosial Tunai (BST) sebesar Rp300.000 per bulan per kepala keluarga yang disalurkan melalui PT Pos Indonesia.

 

The post Luncurkan Bantuan Tunai Se-Indonesia, Jokowi Tegaskan Tidak Ada Potongan Apapun appeared first on Suara Pemerintah.

source https://suarapemerintah.id/2021/01/luncurkan-bantuan-tunai-se-indonesia-jokowi-tegaskan-tidak-ada-potongan-apapun/

Read more

Indonesia Tutup Kunjungan WNA per 1 Januari 2020, Berlaku 14 Hari

Indonesia Tutup Kunjungan WNA per 1 Januari 2020, Berlaku 14 Hari

8:47 AM

SuaraPemerintah.id – Pemerintah Indonesia memutuskan menutup sementara dari kunjungan semua warga negara asing (WNA) per 1 Januari 2020. Kebijakan tersebut diambil sebagai langkah pencegahan penyebaran varian baru virus Covid-19 ke Indonesia.

Dalam konferensi pers Senin, 28 Desember 2020, di Kantor Presiden, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi menyatakan keputusan diambil dalam rapat kabinet terbatas.

“Rapat kabinet terbatas tanggal 28 Desember 2020 memutuskan untuk menutup sementara dari tanggal 1 sampai 14 Januari 2021 masuknya warga negara asing atau WNA dari semua negara ke Indonesia.”

Berbagai data ilmiah menyebut varian baru virus Covid-19 memiliki tingkat penyebaran lebih cepat. Untuk itu, membatasi mobilitas menjadi cara mencegah hasil mutasi virus itu semakin menyebar luas.

Khusus untuk WNA yang tiba di Indonesia per 28 Desember hingga 31 Desember 2020 mendatang, diberlakukan aturaan sesuai ketentuan dalam adendum Surat Edaran Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Nomor 3 Tahun 2020.

Dalam surat disebutkan WNA yang akan memasuki Indonesia wajib menunjukkan hasil tes RT-PCR dari negara asal dan memeriksa ulang kondisi kesehatan setiba di Indonesia.

“Menunjukkan hasil negatif melalui tes RT-PCR di negara asal yang berlaku maksimal 2×24 jam sebelum jam keberangkatan dan dilampirkan pada saat pemeriksaan kesehatan atau e-HAC (electronic health alert card) internasional Indonesia,” kata Menlu dalam siaran pers yang diterima Liputan6.com.

Bila saat pemeriksaan ulang RT-PCR menunjukkan hasil negatif, WNA yang bersangkutan wajib menjalani karantina selama lima hari sejak tanggal kedatangan. Selanjutnya, WNA tersebut akan menjalani pemeriksaan ulang dengan metode RT-PCR.

“Apabila memperoleh hasil negatif, maka pengunjung diperkenankan untuk meneruskan perjalanan,” sambung Menlu.

Namun, kebijakan penutupan sementara perjalanan WNA ke Indonesia ini dikecualikan bagi kunjungan resmi pejabat setingkat menteri dan tingkat di atasnya. Kunjungan tersebut pun juga dilakukan dengan menerapkan protokol kesehatan yang sangat ketat. Kebijakan tersebut akan dituangkan dalam surat edaran baru Satuan Tugas Penanganan Covid-19.

Sesuai Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 pasal 14, warga negara Indonesia (WNI) tetap diizinkan untuk kembali ke Indonesia dengan ketentuan adendum dari surat edaran yang sama dengan ketentuan yang berlaku untuk WNA.

Para WNI yang akan kembali ke Indonesia juga diminta untuk menunjukkan hasil negatif melalui tes RT-PCR dari negara asal yang berlaku maksimal 2×24 jam sebelum jam keberangkatan dan dilampirkan saat pemeriksaan kesehatan atau e-HAC.

Setibanya di Indonesia, Menlu menjelaskan, WNI juga harus melakukan pemeriksaan ulang dan karantina wajib selama lima hari sebelum kembali dilakukan pemeriksaan ulang dengan hasil negatif sehingga dapat meneruskan perjalanan.

“Pada saat kedatangan di Indonesia, melakukan pemeriksaan ulang RT-PCR dan apabila menunjukkan hasil negatif, maka melakukan karantina wajib selama lima hari terhitung sejak tanggal kedatangan di tempat akomodasi karantina yang telah disediakan oleh pemerintah. Setelah karantina lima hari, WNI melakukan pemeriksaan ulang RT-PCR dan apabila hasil negatif, maka diperkenankan meneruskan perjalanan,” tuturnya.

The post Indonesia Tutup Kunjungan WNA per 1 Januari 2020, Berlaku 14 Hari appeared first on Suara Pemerintah.

source https://suarapemerintah.id/2020/12/indonesia-tutup-kunjungan-wna-per-1-januari-2020-berlaku-14-hari/

Read more

Satu kata untuk membuka pariwisata Bali adalah “BERANI”

Satu kata untuk membuka pariwisata Bali adalah “BERANI”

8:47 AM

Untuk membuka pariwisata saat dibutuhkan keberanian, karena kita tidak akan tahu kapan pandemi ini akan beeakhir. Akan tetapi keberanian ini harus didukung dengan kesiapan dalam penerapan protokol kesehatan dengan tertib dan disiplin oleh seluruh masyarakat Bali dan wisatawan yang berkunjung ke Bali. “Kalau kita mau pariwisata ini buka dan aman, maka semua komponen harus bekerja sama, semua fasilitas pariwisata harus dipersiapkan dengan matang, protokol kesehatan harus diterapkan dengan disiplin dan diawasi dengan ketat”

Hal itu disampaikan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia, Sandiaga Uno saat ketemu dan berdialog antara dengan pelaku industri pariwisata Bali di GWK Bali, Minggu, (27/12)

Pada kesempatan tersebut, Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Bali melaporkan bahwa pada saat ini untuk fasilitas pariwisata sudah dilakukan verifikasi terkait penerapan protokol kesehatan jadi saat ini sudah ada 877 obyek yang sudah terverifikasi yang terdri dari, akomodasi sebanyak 538, restorant sebanyak 75 buah, DTW sebanyak 83 buah, transportasi sebanyak 40 buah, Travel agent sebanyak 73 buah, Wisata Tirta sebanyak 35 dan yang lainnya ada Desa wisata, mall dan lain-lain. Dengan kondisi ini, Bali sudah siap untuk menerima wisatawan baik nusantara maupun mancanegara. Untuk selanjutnya perlu ada dukungan yang lebih serius terhadap pembangunan pariwisata Bali. Bali sudah komit untuk membangun pariwisata berbasis budaya Bali. Pariwisata Bali harus dibangun sesuai dengan budaya dan keunikannya sendiri. Untuk mendukung pariwisata budaya, Pemprov Bali sudah mengeluarkan berbagai kebijakan antara lain Pergub busana adat Bali, Pergub tentang bahasa aksara dan sastra Bali, Pergub tentang pengurangan timbulan sampah plastik, Perda penguatan Desa adat dan lain-lain. hal itu semua adalah dalam rangka memperkuat pariwisata Budaya Bali.

Sedangkan dari pelaku pariwisata mengusulkan antara lain adanya kebijakan tentang visa agar di perbaharui, karena kalau hanya dengan visa bisnis, pariwisata Bali tidak akan terbantu sama sekali. Selain itu juga agar ada perhatian pemerintah terhadap pelaku pariwisata yang selama 10 bulan sudah terhenti dari aktifitasnya. Perlu ada kebijakan dari pemerintah agar perbankan bisa lebih leluasa memberikan pinjaman kredit lunak, sehingga para pelaku usaha pariwisata bisa bertahan.

Untuk menunjukkan kesiapan Bali dan untuk mendapatkan kepercayaandari dunia luar dalam penerapan CHSE, diperlukan pengawasan yang ketat terhadap penerapan CHSE di lapangan. Untuk pelaksanaannya diharapkan bisa melibatkan seluruh komponen masyarakat dari bawah sampai ke atas. Kementerian pariwisata dan Ekonomi Kreatif diharapkan memberikan perhatian yang lebih intensif.

Sumber: disparbud.baliprov.go.id/

The post Satu kata untuk membuka pariwisata Bali adalah “BERANI” appeared first on Suara Pemerintah.

source https://suarapemerintah.id/2020/12/satu-kata-untuk-membuka-pariwisata-bali-adalah-berani/

Read more

Selalu Tegakkan Protokol Kesehatan Pada Momen Pergantian Tahun

Selalu Tegakkan Protokol Kesehatan Pada Momen Pergantian Tahun

8:47 AM

 

Gubernur bersama jajaran Forkompimda Provinsi Gorontalo berharap agar momentum pergantian tahun kali ini tidak menjadi potensi kerumunan dan pelanggaran terhadap protokol kesehatan. Saat ini wabah covid-19 masih tinggi angka penyebarannya. Ini demi kepentingan kita semua

Sumber: www.gorontaloprov.go.id

The post Selalu Tegakkan Protokol Kesehatan Pada Momen Pergantian Tahun appeared first on Suara Pemerintah.

source https://suarapemerintah.id/2020/12/selalu-tegakkan-protokol-kesehatan-pada-momen-pergantian-tahun/

Read more

Menparekraf Pastikan Pembangunan Lima Destinasi Super Prioritas Dipercepat

Menparekraf Pastikan Pembangunan Lima Destinasi Super Prioritas Dipercepat

8:47 AM

Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Sandiaga Salahuddin Uno, menegaskan pembangunan dan pengembangan 5 Destinasi Super Prioritas (DSP) akan menjadi target utama program Kemenparekraf pada 2021.

Menparekraf di sela kunjungan kerjanya di Bali, Minggu (27/12/2020), melakukan pertemuan dengan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Panjaitan.

Dalam kesempatan itu, Sandiaga mengatakan, ia diharapkan untuk dapat bekerja cepat dan melakukan konsolidasi secara internal maupun eksternal dalam berjuang mengatasi dampak dari pandemi COVID-19 pada sektor pariwisata dan ekonomi kreatif.

“Kita harus bergerak cepat, team work harus betul-betul diperkuat untuk dapat mengatasi pandemi sekaligus upaya membangkitkan kembali sektor pariwisata dan ekonomi kreatif,” kata Sandiaga.

Ia mengatakan, Menko Luhut secara khusus meminta agar pembangunan 5 Destinasi Super Prioritas dapat segera disiapkan dan dilengkapi. Untuk itu Kemenparekraf/Baparekraf akan melakukan koordinasi dengan kementerian/lembaga terkait guna memastikan penyiapan berbagai infrastruktur.

Seperti dengan Kementerian PUPR terkait infrastruktur, Kementerian Perhubungan terkait kesiapan bandara maupun interkoneksi ke destinasi tujuan wisata, juga dengan Kementerian ESDM untuk dukungan jaringan listrik, dan lainnya.

“Saya diminta langsung untuk melakukan koordinasi, karena penyiapan infrastruktur serta sarana dan prasarana penunjang lainnya harus dipastikan tereksekusi dengan baik,” ujarnya.

Tidak hanya dari aspek infrastruktur, juga secara keseluruhan seperti destinasi serta yang tidak kalah penting kesiapan produk ekonomi kreatif seperti kuliner, fesyen, dan lainnya. Hal tersebut sesuai dengan arahan Presiden Joko Widodo sebagai upaya membangkitkan kembali sektor pariwisata dan ekonomi kreatif sekaligus penciptaan lapangan kerja.

Termasuk memastikan berjalannya pariwisata berkelanjutan hingga bagaimana mengelola sampah menjadi sumber energi. “Labuan Bajo sudah menjadi destinasi investasi yang cukup seksi, begitu juga dengan destinasi lainnya seperti Borobudur, juga Mandalika yang harus kita lakukan persiapan dalam penyelenggaraan Moto GP,” kata Sandiaga.

Serta yang tidak kalah penting adalah kesiapan sumber daya manusia dimana nantinya Kemenparekraf/Baparekraf akan berkolaborasi dengan Kemendikbud. “Sesuai diskusi saya dengan Presiden Joko Widodo sebelumnya, kita harus persiapkan 5 Destinasi Super Prioritas, harus kita lengkapi fasilitas. Di tengah keterbatasan akibat COVID-19 ini kita harus banyak berkolaborasi,” kata Sandiaga.

Pada kuartal pertama 2021, sebanyak 120 juta vaksin untuk COVID-19 bakal tersedia sehingga diharapkan dapat tercipta kekebalan komunitas atau herd immunity. Namun sebelum itu, yang menjadi fokus saat ini adalah menggarap potensi wisatawan nusantara sebesar 55 juta dari kelas menengah untuk dimaksimalkan.

“Diharapkan pada kuartal pertama vaksin sudah mulai masuk dan Pak Menkes yang baru serta timnya akan mampu mengeksekusi dengan baik. Jadi kembali lagi, penerapan protokol kesehatan yang ketat dan disiplin harus dapat terus dijalankan,” kata Sandiaga.

Sumber: www.disbudpar.ntbprov.go.id/

The post Menparekraf Pastikan Pembangunan Lima Destinasi Super Prioritas Dipercepat appeared first on Suara Pemerintah.

source https://suarapemerintah.id/2020/12/menparekraf-pastikan-pembangunan-lima-destinasi-super-prioritas-dipercepat/

Read more